Haruskah kekuasaan Diperebutkan?

Kota Makassar di Sulawesi Selatan sedang bergejolak. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur)akan di ulang di 4 (empat) kabupaten berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, padahal sebelumnya KPUD telah menetapkan pasangan gubernur sesuai dengan hasil penghitungan suara. Namun, karena ada suara2 ketidak puasan hingga ke Jakarta, maka pemilihan kepala daerah akan segera di ulang. Untuk menjadikan kondisi Makassar kembali kondusif dan roda pemerintahan dapat berjalan seperti biasa maka pemerintah menunjuk pejabat gubernur sementara, hingga pelaksanaan Pilkada ulang dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib serta mampu memenuhi semua aspirasi masyarakat.

 

Di masa yang akan datang kasus seperti tersebut di atas akan semakin banyak kita jumpai. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara oleh sebuah lembaga resmi pengelola pemilihan kepala daerah, ketidak percayaan terhadap lembaga bersangkutan, dan ketidak tahuan masyarakat terhadap system pemilihan kepala daerah yang berlaku membuat masyarakat kalap, marah, kecewa, terhadap semua hasil yang akan diumumkan. Hal ini akan memudahkan provokator yang di biayai oleh kandidat tertentu yang tersingkir untuk menggoyang dan mempertanyakan sah dan tidaknya hasil penghitungan suara tersebut hingga menimbulkan anarkisme yang berujung kepada pengrusakan fasilitas publk dan pribadi seperti yang saat ini terjadi di Makassar maupun yang sebelumnya terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

 

Untuk menjadi sesorang pemimpin dalam suatu daerah, saat ini memang dibutuhkan biaya yang sangat banyak. Bahkan dalam sebuah rapat yang diadakan oleh salah satu Parpol besar di Indonesia memberikan sebuah persyaratan kepada calon Pejabat tersebut untuk menyediakan biaya kurang lebih 13 Milyar Rupiah. Wow…sebuah nilai yang besar bagi diri saya, karena itu jumlah yang diajukan bagi 1 (satu) orang calon maka apabila ada 10 (sepuluh) orang calon uang yang akan terkumpul menjadi kurang lebih 130 Milyar. Untuk apa saja uang tersebut? Secara detil saya tidak begitu paham, namun gambaran yang saya dapat uang tersebut akan digunakan antara lain :

• Biaya mobilisasi massa (bayar pemilih), karena tidak akan ada pemilih loyal kecuali terhadap uang.
• Biaya pamflet, spanduk, dll – biaya wajar sewaktu kampanye
• Biaya administrasi pengurus parpol tempat calon mendaftar – biaya yang tidak begitu jelas, karena bisa jadi setiap pengurus meminta uang saku yang berbeda – beda sesuai dengan keserakahan masing – masing.

Jadi, apabila melihat besarnya biaya yang dikeluarkan tersebut akan menjadi sebuah kewajaran apbila ada calon tersingkir tidak menerima dengan lapang dada kekalahannya. Bukankah seharusnya dirinya legowo, dengan hasil yang ada. Siap bertarung maka sudah sewajarnya dirinya mempersiapkan diri untuk menerima kekalahan. Bukankah para calon pemimpin tersebut memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui resiko dalam pemilihan kepala daerah tersebut?

 

Apa yang sebenarnya dicari dengan kekuasaan?

Ketenaran?

Kekayaan?

Kehormatan?

Menjadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar, seluruh hidupnya seharusnya digunakan untuk menjadi pelayan bagi masyarakat yang di pimpinnya. Apalagi dengan semua peraturan yang saat ini telah dibuat oleh pemerintah, seorang pemimpin dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan semua kebijakan. Apabila, ketenaran yang dicari akan lebih baik bila menjadi pemain sinetron atau bintang film. Apabila kekayaan yang dicari lebih baik menjadi pedagang atau pengusaha. Dan apabila mencari kehormatan, maka jadikan semua tindakan dan tingkah laku tidak melanggar norma yang beredar di masyarakat dan yang telah di tetapkan oleh agama.

Mungkin ada faktor lain, mengapa harus memperebutkan kekuasaan. Namun, bagi saya kekuasaan hanyalah penghambat bagi diri saya untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri karena kekuasaan akan membatasi waktu kita dengan hal-hal yang monoton dan menjemukan.